DRONENEWS.ID, BANTEN – Wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo seharusnya menjadi momentum untuk membenahi tata kelola konservasi. Keberhasilan penyelamatan spesies tidak cukup diukur dari kemampuan memindahkan satwa, tetapi juga dari kesiapan ekosistem, keterlibatan masyarakat, dan transparansi komunikasi kebijakan.
Konservasi Di Antara Kebutuhan Ekologis dan Keputusan Kebijakan
Wacana pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul gagasan untuk menjajaki Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebagai lokasi alternatif bagi pengembangan populasi spesies yang terancam punah tersebut. Gagasan ini muncul di tengah kenyataan bahwa seluruh populasi alami Badak Jawa saat ini hanya terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Dari perspektif konservasi, gagasan tersebut memiliki landasan ekologis yang penting. Ketergantungan suatu spesies pada satu kawasan habitat menimbulkan kerentanan terhadap bencana alam, wabah penyakit, kebakaran hutan, perburuan liar, dan gangguan ekologis lainnya. Artinya, apabila terjadi gangguan besar pada habitat utama, keberlangsungan seluruh populasi dapat terancam secara bersamaan.
IUCN Species Survival Commission melalui Asian Rhino Specialist Group juga menempatkan pembentukan populasi kedua sebagai salah satu prioritas konservasi Badak Jawa. Dalam penilaian Februari 2026, kelompok ahli tersebut memperkirakan jumlah Badak Jawa yang tersisa kurang dari 50 individu. Angka ini perlu dibaca sesuai metodologi dan periode penilaian, mengingat estimasi populasi yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga dapat berbeda.
Namun, persoalan konservasi tidak sesederhana memindahkan sejumlah individu dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Badak Jawa bukan objek yang dapat dipindahkan hanya berdasarkan pertimbangan ketersediaan lahan. Satwa ini memiliki kebutuhan ekologis yang spesifik, mulai dari ketersediaan pakan alami, sumber air, kubangan, ruang jelajah, kondisi vegetasi, hingga karakteristik lingkungan yang mendukung reproduksi dan kelangsungan hidupnya.
Karena itu, pengembangan habitat kedua harus dipahami sebagai strategi membangun populasi tambahan untuk memperkuat ketahanan spesies, bukan sebagai upaya meninggalkan atau menggantikan habitat asli di Ujung Kulon.
Ketika Komunikasi Lingkungan Menjadi Bagian Dari Persoalan Konservasi
Jika dilihat melalui perspektif komunikasi lingkungan, wacana ini memperlihatkan bahwa persoalan konservasi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alam, tetapi juga hubungan antara pengetahuan, kebijakan pemerintah, media dan masyarakat.
Komunikasi lingkungan tidak cukup dimaknai sebagai kegiatan menyampaikan informasi mengenai pentingnya menjaga satwa langka. Lebih dari itu, komunikasi lingkungan merupakan proses membangun pemahaman bersama mengenai persoalan ekologis, mendiskusikan risiko, mempertemukan kepentingan yang berbeda, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks pemindahan Badak Jawa, pertanyaan yang perlu dikomunikasikan kepada publik bukan hanya apakah badak perlu dipindahkan, tetapi mengapa pemindahan dipertimbangkan, apa dasar ilmiahnya, bagaimana risiko terhadap satwa dihitung, siapa yang akan terdampak, dan bagaimana pemerintah menjamin keberlanjutan habitat baru.
Di sinilah pentingnya komunikasi. Pemerintah tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang berdiri di luar ekosistem dan memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur alam, tetapi bagian dari sistem ekologis yang saling terhubung dengan satwa, tumbuhan, tanah, air, dan lingkungan sosial.
Keputusan memindahkan Badak Jawa harus mempertimbangkan keseluruhan relasi tersebut. Jika kawasan baru memiliki vegetasi yang terlihat baik, tetapi tidak mampu menyediakan pakan sepanjang tahun atau berpotensi menimbulkan persaingan dengan satwa lain, maka keberadaan habitat tersebut belum tentu menjamin keberhasilan konservasi.
Demikian pula, apabila kebijakan konservasi mengabaikan kehidupan masyarakat sekitar, konflik sosial dapat muncul dan pada akhirnya justru melemahkan upaya perlindungan lingkungan.
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika komunikasi kebijakan hanya berlangsung satu arah, yakni pemerintah mengumumkan rencana, sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai penerima informasi. Model komunikasi seperti ini berisiko menghasilkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, bahkan penolakan terhadap kebijakan konservasi.
Padahal, masyarakat bukan sekadar kelompok yang harus diberi pemahaman mengenai konservasi. Mereka merupakan aktor sosial yang memiliki pengetahuan lokal, pengalaman ekologis, kepentingan ekonomi, serta hubungan historis dan kultural dengan lingkungan tempat tinggalnya.
Membangun Komunikasi yang Partisipatif
Lantas, bagaimana mengantisipasi persoalan tersebut?
Pertama, pemerintah perlu membangun komunikasi yang dialogis dan partisipatif. Komunikasi tidak boleh berhenti pada sosialisasi kebijakan setelah keputusan dibuat. Masyarakat di sekitar Ujung Kulon maupun Alas Purwo harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, identifikasi persoalan, kajian kelayakan, hingga evaluasi kebijakan.
Kedua, perlu dilakukan pemetaan sosial-ekologis terhadap masyarakat di sekitar calon habitat. Pemetaan ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, mata pencaharian, ketergantungan terhadap sumber daya hutan, pengetahuan lokal, persepsi terhadap satwa liar, serta potensi konflik antara kepentingan konservasi dan kebutuhan masyarakat.
Ketiga, pemerintah harus menyediakan mekanisme pembagian manfaat konservasi yang adil. Apabila pengembangan habitat kedua berpotensi meningkatkan aktivitas konservasi, penelitian, dan ekowisata, masyarakat lokal harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi sebagai tenaga konservasi, pemandu wisata, pelaku usaha lokal, maupun mitra pemantauan lingkungan.
Keempat, diperlukan keterbukaan informasi mengenai seluruh proses pengambilan keputusan. Hasil kajian ekologis, risiko pemindahan, kondisi kesehatan satwa, pertimbangan pemilihan lokasi, dan perkembangan program harus disampaikan melalui saluran komunikasi yang mudah diakses publik.
Kelima, perlu dibentuk forum komunikasi multipihak yang melibatkan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, pengelola taman nasional, BRIN, perguruan tinggi, organisasi konservasi, tokoh masyarakat, serta komunitas lokal di sekitar ujung kulon. Forum tersebut harus menjadi ruang deliberasi, bukan sekadar forum formalitas untuk memperoleh persetujuan.
Pendekatan ini penting karena keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan kawasan, tetapi juga pada terbentuknya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan lingkungan.
Ujung Kulon Tetap Harus Menjadi Prioritas Konservasi
Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah perlindungan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon. Pengembangan habitat kedua tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi intensitas pengawasan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem di habitat utama.
Upaya pencegahan perburuan liar, peningkatan patroli, pemantauan populasi melalui kamera jebak, pengendalian spesies invasif, pemulihan vegetasi pakan, serta pengawasan kesehatan satwa harus tetap diperkuat.
Di sisi lain, penelitian mengenai keragaman genetik dan reproduksi Badak Jawa perlu terus dikembangkan. Kolaborasi perguruan tinggi, lembaga penelitian dan organisasi konservasi, serta strategi pengelolaan populasi jangka panjang.
Dengan pendekatan tersebut, habitat kedua tidak dimaknai sebagai pengganti Ujung Kulon, melainkan sebagai bagian dari strategi konservasi metapopulasi, yaitu pengelolaan beberapa populasi yang terpisah secara geografis tetapi diupayakan tetap memiliki keberlanjutan genetik dan demografis.
Konservasi Bukan Hanya Menyelamatkan Satwa, Tetapi Juga Menjaga Relasi Manusia Dan Alam
Pada akhirnya, wacana pemindahan Badak Jawa harus menjadi momentum untuk mengevaluasi cara kita memahami dan menjalankan konservasi di Indonesia.
Selama ini, keberhasilan konservasi sering kali lebih banyak dilihat dari jumlah satwa yang berhasil diselamatkan, luas kawasan yang dilindungi, atau keberhasilan suatu program pemindahan. Padahal, terdapat dimensi lain yang sama pentingnya, yaitu keberlanjutan ekosistem, penerimaan masyarakat, keadilan lingkungan dan kualitas tata kelola kebijakan.
Dari perspektif komunikasi pembangunan, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana kebijakan konservasi dapat dibangun melalui proses komunikasi yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi memiliki pengalaman dan pengetahuan ekologis yang dapat menjadi sumber informasi penting dalam pengelolaan lingkungan. Mengabaikan pengetahuan tersebut berarti menghilangkan salah satu modal sosial dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
Karena itu, pemerintah perlu menghindari dikotomi antara kepentingan satwa dan kepentingan manusia. Keduanya harus ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan yang saling mendukung.
Wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Alas Purwo tentu patut dikaji sebagai salah satu alternatif strategi konservasi jangka panjang. Namun, keputusan untuk melaksanakan pemindahan harus didasarkan pada bukti ilmiah, kesiapan ekosistem, keselamatan satwa, penerimaan sosial, serta mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Badak Jawa tidak hanya membutuhkan tempat baru untuk hidup, tetapi membutuhkan ekosistem yang benar-benar mampu menjamin keberlangsungan hidupnya. Lebih dari itu, konservasi membutuhkan masyarakat yang dilibatkan, pemerintah yang transparan dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan ekologis.
Sebab, menyelamatkan Badak Jawa bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Menyelamatkan Badak Jawa berarti membangun kembali hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan seluruh kehidupan yang bergantung pada ekosistem tersebut.***
Arfian Suryasuciramdhan, M.I.Kom
Akademisi Universitas Bina Bangsa dan Mahasiswa Doktoral Komunikasi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan, IPB University



