DRONENEWS.ID, Cilegon – Anggota Komisi X DPR RI Prof. Furtasan Ali Yusuf serap aspirasi bersama para guru dan kepala sekolah SMP IT Asshohabah dan SMP Madinatul Hadid di Kota Cilegon, Senin (4/8/2025).
Dalam dialog terbuka tersebut, sejumlah isu penting mencuat, seperti persoalan sertifikasi guru, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kecenderungan masyarakat memilih sekolah negeri dibanding swasta, serta dampak sistem zonasi terhadap pemerataan pendidikan.
Pertemuan yang digelar di salah satu aula sekolah SMP IT Asshohabah dan SMP Madinatul Hadid itu berlangsung hangat dan interaktif.
Para guru menyampaikan keluhan mengenai lambatnya proses sertifikasi dan ketidakjelasan status guru honorer.
Mereka berharap adanya perbaikan sistem serta percepatan proses sertifikasi yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan.
“Sertifikasi bukan hanya soal tunjangan, tapi juga pengakuan terhadap profesionalitas guru. Sayangnya, masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan akses yang adil,” ujar salah satu guru peserta diskusi.
Kemudian Prof. Furtasan Ali Yusuf menanggapi masukan dari para guru sekolah di SMP IT Asshohabah dan SMP Madinatul Hadid terkait dengan sertifikasi guru tersebut.
“Insya Allah saya siap mendorong masukan dari para guru di SMP IT Asshohabah dan SMP Madinatul Hadid. Ini bukan hanya soal insentif, tetapi juga pengakuan atas kompetensi dan dedikasi mereka,” ujar Furtasan.
Selanjutnya, Isu PPDB juga menjadi sorotan utama. Para kepala sekolah SMP IT Asshohabah dan SMP Madinatul Hadid menyampaikan keprihatinan atas menurunnya minat siswa untuk mendaftar ke sekolah swasta akibat dominasi sekolah negeri dalam proses PPDB yang berbasis zonasi. Sistem zonasi dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan mutu pendidikan.
“Zonasi seharusnya menjamin akses merata, namun di lapangan justru membuat banyak sekolah swasta kehilangan peserta didik. Padahal, sekolah swasta juga memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan nasional,” kata salah satu kepala sekolah SMP IT Asshohabah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, anggota Komisi X DPR RI Prof. Furtasan Ali Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan terus mengevaluasi sistem pendidikan, termasuk implementasi zonasi dalam PPDB.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta perlu diperkuat agar pendidikan di Indonesia semakin merata dan berkualitas.
“Kami akan membawa seluruh aspirasi bapak dan ibu ini ke Senayan. Kita tidak boleh membiarkan sekolah swasta tersisih karena kebijakan yang tidak berpihak,” ujar Furtasan.
Dengan adanya kegiatan ini, para guru dan kepala sekolah berharap suara mereka bisa didengar dan diakomodasi dalam kebijakan pendidikan nasional ke depan, demi menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu menuju Indonesia Emas 2045.***
